KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM REHABILITASI SD/MI DENGAN DANA ALOKASI KHUSUS

Sebagai suatu langkah untuk human investment, pendidikan mempunyai kontribusi sangat signifikan terhadap tingkat keuntungan ekonomi suatu negara, meskipun hasil itu tida dapat dilihat dalam waktu dekat. Karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah, dalam mendistribusikan DAK itu pemerintah pusat memberikan ketentua bahwa DAK tidak akan dapat didistribusikan apabila kabupaten/kota yang bersangkutan tidak menyediakan dana pendamping DAK minimal 10% dari nilai DAK yang diterimanya. DAK tidak dapat digunakan untuk membiayai administrasi proyek, penyiapan pryoyek fisik, penelitian, pelatihan, perjalanan pegawai daerah dan biaya umum sejenisnya.
Realisasi rehabilitasi SD/MI juga berkait dengan kemampuan daerah dalam menyusun APBD dan kemampuan daerah yang bersangkuan dalam menyediakan dana pendamping DAK. Kebanyakan daerah melakukan revisi APBD untuk dapat memastikan bahwa daerah tertentu itu mampu memberikan seberapa besar dana pendamping DAK. Adapun dana pendamping DAK yang disediakan beberapa kabupaten/kota di region Sumatra adalah berkisar antara Rp.111.000.000. besarnya jumlah dana pendamping itu bukan berarti juga besarnya dana pendamping yang sampai ke masing-masing sekolah, karena jumlah yang besar masih harus dibagi dengan jumlah sekolah yang banyak. Di samping dana pendamping, ada kabupaten/kota tertentu yang menyediakan dana tambahan secara eksplisit mereka tuliskan dalam DIP-nya. Jumlah SD/MI yang direhabilitasi dengan DAK 2003 pada masing-masing kabupaten/kota sangat bervariasi. Ada kabupaten/kota yang melakukan rehailitasi terhadap 15 SD/MI seperti yang dilakukan oleh kabupaten (pemekaran). Kenyataan kurang tepatnya sasaran pemberian DAK ini dapat dijumpai misalnya di salah satu sekolah dasar negeri di kota Jambi. Di samping itu komite sekolah ini sudah berfungsi dengan baik, sehingga setiap tahun ajaran baru sekolah mamu mngumpulkan dana suka rela 40-50 juta dari orang tua siswa dan masyarakat. Keberhasilan rehabilitasi sekolah dasar atau madrasah ibtidiyah tak lepas dari dukungan yang besar dari pihak sekolah, komite sekolah dan pemerintah.