PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Bantuk riil dari pergeseran sistem sentralisasi ke desentralisasi pengelolaan pendidikan, departemen pendidikan nasional sejak tahun 1999 membuat kebijaksanaan baru tentang model penyelenggaraan pendidikan dengan implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis kompetensi (MPMBS). Kesuksesan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, pemerintah dan komite sekolah. Dalam pasal 56 UU system pendidikan nasional dijelaskan tenyang peran masyarakat, dewan pendidikan dan komite sekolah dalam pendidikan. Dalam peningkatan mutu pendidikan sangat dibutuhkan peran serta pemerintah khususnya dalam hal pendanaan.

Akan tetapi, meskipun telah dilakukan antisipasi sejak awal oleh pemerintah pusat dengan menyalurkan dana langsung melalui rekaning sekolah. Model manajemen yang berkaitan dengan keuangan ini ternyata masih menimbulkan kasus-kasus yang tidak diinginkan, tidak jarang dana yang seharusnya digunakan intuk pendidikan tetapi disalahgunakan, karena merupakan tempat bersarangnya korupsi dan manipulasi. Melihat latar belakang tersebut dan mengingat biaya pendidikan merupakan hal yang sangat sensitive, maka dalam pengelolaan biaya pendidikan perlu adanya control, monitoring atau evaluasi untuk mengetahui sejauh mana ketepatan sasaran akuntabilitasnya. Komite sekolah adalah suatu unit di level sekolah yang ditugasi untuk melakukan itu. Namun demikian, pengawasak akn lebih efektif apabila dilakukan oleh lembaga atau individu atau kelompok masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan sekolah. Komite sekolah dan masyarakat ikut terlibat dalam implementasi MBS. Pada umumnya sekolah yang menerima block-grant dalam rangka implementasi MBS ledih banyak melibatkan komite sekolah dan masyarakat dalam berbagai kegiatan dalam rangka pengembangan penyelenggaran sekolah. Untuk kerjasama dengan Depdiknas, sekolah penerima block-grant menunjukkan kerja sama mereka dengan Depdiknas lebih tinggi, hal ini memungkinkan terjadi karena block-grant tersebut berasal dari pemerintah.