PARTISIPASI KOMITE SEKOLAH DALAM REHABILITASI SD/MI DENGAN DANA ALOKASI KHUSUS

Dalam sistem pembelajaran tradisional proses belajar mengajar dapat berlangsung hanya dengan tiga komponen pendidikan yaitu guru, peserta didik dan kurikulum. Namun proses pembelajaran sekarang ini, kehadiran sarana dan prasarana pendidikan sudah menjadi keharusan. Kerusakan prasarana pendidikan ditengah krisis ekonomi yang sedang melanda, seperti telah jatuh tertimpa tangga, banyak sekolah yang rusak karena telah dimakan usia. Seperti SD inpres Tabunaus di desa Tubuhue, kecamatan Amanuban barat, Kabupaten Kencang, padahal gedung SD yang rusak itu pernah mengalami dua kali rehabilitasi.
Kasus diatas hanya merupakan salah satu contoh kasus-kasus dibeberapa daerah yang merupakan sampel dari ribuan sekolah yang berada diratusan kabupaten-kabupaten atau kota lain di Indonesia. Mulai tahun anggaran 2003 pemerintah pusat menyalurkan dana alokasi khusus non dana reboisasi (DAK Non DR) bidang pendidikan untuk rehabilitasi sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah di 287 kabupaten/ kota di seluruh Indonesia. Dalam realisasinya disekolah, rehabilitasi SD/MI dengan DAK tahun 2003 dilaksanakan secara swakelolah oleh komite sekolah. khusus untuk rehabilitsi SD/MI dengan DAK bidang pendidikan tahun 2003, partisipasi komite sekolah tersebut di harapkan dapat mencapai target salah satunya terbangunnya ruang kelas.
Keraguan terhadap kemampuan komite sekolah dan efisiensi pengolahan keuangan, pembiayaan pendidikan merupakan bidang yang sangat berkaitan langsung dengan efisiensi pengelolaan dan tempat bersarangnya korupsi dan manipulasi. Kecenderunagan implementasi keuangan yang tidak mengikuti rambu-rambu pemerintah pusat juga telah terjadi dalam penyaluran dana alokasi khsus tahun 2003. Di daerah salah satu aturan pelaksanaan rehabilitasi sekolah dasat atau madrasah ibtidaiyah dengan menggunakan dana alokasi khusus tahun 2003 ini adalah di laksanakan secara swakelola secara bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah. Masih banyak hal lain yang menjadi pertimbangan sekolah atau masyarakat untuk melakukan sebuah rehabilitasi untuk mendorong seseorang suatu hal misalnya ketulusan, motivasi, kejujuran dan rasa memiliki.