PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Sejak tahun 1997 mulai bermunculan berbagai peraturan bidang pendidikan yang pada intinya merupakan perbaikan dari sistem sentralistis yang di rasakan sudah tidak tepat lagi dengan kebutuhan dan keinginan bangsa Indonesia saat ini. Sebagai bentuk real dari pergeseran sistem sentralisasi ke desentralisasi pengelolaan pendidikan. Departemen pendidikan nasional sejak tahun 1999 membuat kebijaksanaan baru tentang model penyelenggaraan pendidikan dengan implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) pada ribuan sekolah perintisan yang tersebar di seluruh indonesia.
Tumpuan peranserta masyarakat dan komite sekolah, dimana pendidikan merupakan tannggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan sekolah yang cukup menonjol yaitu pemberian bantuan buku, alat pendidikan, tenaga dan dana.
Upaya sekolah untuk menghimpun potensi masyarakat dalam implementasi manajemen berbasis sekolah yang diungkap dalam penelitian pusat departemen pendidikan nasional (2003) salah satunya adalah dalam bentuk menjual hasil atau produk sekolah seperti hasil kerajinan siswa, menyewakan fasilitas sekolah dan masih banyak lagi upaya yang dapat di lakukan. Salah satu karakteristik yang diharapkan dalam manajemen berbasis sekolah adanya keterbukaan dalam pengelolaan sekolah, misalnya keterbukaan dalam penyusunan alokasi anggaran sekolah. Pengelolaan keuangan atau biaya pebdidikan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal pengelolaan biaya pendidikan perlu adanya kontrol, monitoring, atau evaluasi untuk mengetahui sejauh mana ketepatan sasaran dan akuntabilitasnya. komite sekolah, adalah suatu unit di level sekolah yang di tugasi untuk melakukan itu, dengan demikian pengawasan akan menjadi lebih efektif apabila dilakukan oleh lembaga atau individu atau masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan di sekolah. pengawasan oleh semua lapisan merupakan upaya yang terbaik untuk mengurangi inefisiensi penyelenggaraan pendidikan itu. Pengalaman pengawasan yang telah gagal jangan sampai terulang kembali pada program-program pendidikan yang akan di jalankan selanjutnya.